Menuju Smart City, Pemprov DKI Buka Jalur Komunikasi dengan Warga

portal pemprov dkiJAKARTA, PCplus – IT atau TI (teknologi informasi), kata Eko Haryadi dari Pemprov DKI pada ajang InfoKomputer Forum 2014 yang bertajuk IT Drives Innovation di Jakarta (26/11/2014), memaksa orang (baca: perusahaan) untuk berinovasi. Itu kalau perusahaan memiliki kompetitor sehingga konsumen yang tidak puas dengan layanan perusahaan akan berpindah ke perusahaan lain.

Namun bagaimana jika tidak ada kompetitor, seperti Pemprov DKI? Apa inovasi kemudian tidak perlu dilakukan karena toh orang (baca: masyarakat) tidak bisa ke mana-mana, misalnya saat mengurus KTP?

Ternyata tidak begitu. Pada tahun 2011, cerita Eko, gubernur DKI mengatakan bahwa ia perlu mendengar pendapat warganya tentang layanan Pemprov DKI. Misalnya dari telepon, SMS, Twitter, Facebook maupun e-mail. Semuanya itu akan masuk sebagai info dan keluar sebagai kebijakan. “Karena ada IT yang menunjang itu, kami berinovasi,” kata Eko. Ia juga mengemukakan bahwa ada begitu banyak fasilitas di kota, tetapi tidak terpantau dengan baik.

Respon opini publik dari kliping media, Twitter @jakartagoid, Facebook Jakarta.go.id, dan e-mail [email protected] diubah menjadi dashboard CROP. “Data tabular menjadi spasial, ruang. Dinamis real time. Bisa tracking petugas lapangan dan pemberian tugasnya,” kata Eko,

Pemprov juga memanfaatkan app media sosial QLUE. Contoh penggunaannya antara lain dalam mengatasi tumpukan sampah. “App ini bisa membantu petugas. Pemprov bisa tahu perjalanan mereka (petugas kebersihan) sepanjang jam kerja. Bisa tahu petugas yang harus ambil sampah misalnya,” tutur Eko sambil menekankan aspek kebebasan mengutarakan pendapat dan kerahasian identitas pelapor.

Dengan CROP, lanjut Eko, laporan masyarakat yang tadinya disampaikan secara narasi bisa dijadikan peta yang jauh lebih detail. “Misalnya di sana ada sungai, pasar, sehingga keputusan bisa diambil lebih cepat,” kata Eko.

Pembagian laporan pun bisa dibuat berdasarkan kecamatan sampai kelurahan. Jadi kalau sampah di suatu wilayah tidak diangkut dan menumpuk di jalan, lurah pun bisa ditegur. Integrasi dengan Waze dan Google Traffic pun sedang diupayakan. Begitu pemakaian CCTV (closed circuit TV).

“Inilah smart city Jakarta, yakni punya informasi yang cukup untuk memperbaiki layanan publik,” tandas Eko. Data-data dari dinas perhubungan tentang simpul-simpul kemacetan jalan raya, data UMKM tentang lokasi berkumpulnya pedagang kaki lima diharapkan bisa ditarik Pemprov DKI untuk dianalisis untuk menunjang pengambilan keputusan yang lebih baik.

Tanggapan Kamu

komentar