Tag Archives: bsa

BSA Dorong Penggunaan Software Berlisensi Resmi Untuk IKN

Jakarta, PCplus – BSA | The Software Alliance dengan tegas mendorong pemerintah dan pelaku bisnis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi perangkat lunak berlisensi dan aman untuk proyek infrastruktur vital mereka. Termasuk untuk pengembangan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Indonesia.

Baca Juga: Pembajakan Software Bukan Karena Harga

Permintaan ini merupakan respons terhadap pola yang mengkhawatirkan. Di mana perangkat lunak ilegal menyusup ke dalam proyek-proyek pekerjaan umum dan infrastruktur. Mereka membawa risiko ganda terhadap keamanan siber dan kualitas keseluruhan upaya penting ini.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan dampak yang mengkhawatirkan terkait dengan penggunaan perangkat lunak ilegal. Pada Agustus 2023, Indonesia mencatat adanya peningkatan serangan siber yang signifikan sebesar 219.414.104. Yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa 52,51% dari insiden tersebut dihasilkan dari malware, mencapai hampir 115.208.766 serangan. Dari jumlah tersebut, sekitar 707.409 insiden melibatkan serangan ransomware, yang paling mungkin menyebabkan kerugian finansial yang besar.

IKN harus pakai sofware legal

Berdasarkan temuan ini, sangat penting untuk menggunakan software berlisensi dan aman dalam proyek pembangunan ibu kota Indonesia, yang merupakan proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah negara ini. Pendekatan ini memastikan ketahanan siber dan keunggulan keseluruhan proyek sekaligus memitigasi risiko terkait dengan perangkat lunak ilegal. Selain itu, dengan investasi besar sebesar IDR 523 triliun ($35 miliar USD), membuat proyek ini dapat dengan mudah membeli perangkat lunak berlisensi.

Pendekatan ini juga berlaku untuk negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Penting bagi proyek pekerjaan umum, termasuk proyek-proyek besar seperti bendungan dan kereta api, untuk mengadopsi perangkat lunak berlisensi Namun sayangnya, masih ada perusahaan teknik dan desain yang menggunakan perangkat lunak ilegal dalam proyek-proyek infrastruktur penting di kedua negara tersebut sehingga menimbulkan kekhawatiran serius.

Dalam laporan terbaru oleh Divisi Pemberantasan Kejahatan Ekonomi (ECD) Kepolisian Kerajaan Thailand, distributor lokal alat pengukur terbukti menggunakan delapan salinan perangkat lunak AutoCAD yang tidak berlisensi dalam pembuatan perangkat penting untuk proyek-proyek infrastruktur nasional.

Demikian pula di Malaysia. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Konsumen (MDTCA) melakukan razia terhadap perusahaan-perusahaan desain rekayasa. Termasuk perusahaan konsultan desain dan teknik besar yang terlibat dalam proyek-proyek pekerjaan umum penting seperti konstruksi kereta api nasional. Pendapatan tahunan perusahaan yang hampir mencapai USD 1,5 juta dan aset yang melebihi USD 1,7 juta berada dalam risiko akibat penggunaan perangkat lunak ilegal.

Banyak kasus perusahaan memakai software ilegal

“Ada banyak kasus di mana perusahaan teknik di Asia Tenggara dengan sengaja menggunakan perangkat lunak ilegal. Atau mengelola aset perangkat lunak mereka secara tidak efektif, sehingga mengakibatkan desainer mereka menggunakan perangkat lunak ilegal,” kata Direktur Senior BSA, Tarun Sawney. “Terlepas dari alasan di balik tindakan ini, keduanya berbahaya dan dapat dihindari. Perusahaan rekayasa besar yang dipercayakan dengan proyek infrastruktur nasional menerima alokasi anggaran yang signifikan dari pemerintah masing-masing. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk berinvestasi dalam perangkat lunak desain yang berlisensi, aman, dan dapat diandalkan. Masyarakat yang telah membayar pajak dengan benar mengharapkan bahwa pekerjaan umum dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan keselamatan dan kualitas yang maksimal.”

Selama penyelidikan, otoritas di Thailand dan Malaysia juga menemukan bahwa beberapa perusahaan menggunakan praktik yang menyesatkan. Di mana pengguna akhir menampilkan lisensi perangkat lunak yang sudah kedaluwarsa untuk menyiratkan kepatuhan palsu. Namun hal ini berhasil terbongkar saat pemeriksaan PC secara menyeluruh.

“Walaupun beberapa negara di wilayah ini dengan tegas menegakkan undang-undang lisensi perangkat lunak. Ada kebutuhan bagi negara-negara lain untuk meningkatkan upaya mereka dalam hal ini,” kata Sawney. “Bekerja sama dengan BSA sangat bermanfaat baik untuk bisnis maupun pemerintah. BSA sepenuhnya berkomitmen untuk mendukung inisiatif yang mendorong penggunaan software berlisensi dalam proyek-proyek pekerjaan umum. Dan tujuan utama kami adalah melindungi komunitas bisnis lebih luas dari risiko potensial dan memastikan keamanan publik menjadi prioritas utama.”

Kolaborasi BSA dengan pemerintah seluruh dunia

Keamanan dan integritas proyek infrastruktur berada dalam risiko ketika bisnis menggunakan perangkat lunak ilegal. BSA berkolaborasi dengan pemerintah di seluruh dunia untuk memastikan kepatuhan perangkat lunak. Sekaligus menekankan pentingnya penggunaan perangkat lunak desain yang berlisensi dan aman untuk proyek-proyek pekerjaan umum. Tahun lalu, BSA juga meluncurkan kampanye edukasi dengan mempublikasikan panduan kelangsungan hidup yang menguraikan risiko siber yang muncul dan memberikan saran bagi para pemimpin bisnis untuk meningkatkan keamanan siber. BSA akan terus melaksanakan inisiatif software berlisensi untuk melindungi berbagai sektor dari ancaman siber yang terus berkembang.

Duh, Software Pra-instal di Laptop Beken Tidak Orisinal?

JAKARTA, JUMAT – Ada anggapan salah di benak konsumen, yakni laptop dengan merek beken selalu datang dengan software orisinal. Ini tidak selalu benar. Ada juga komputer bermerek yang aslinya dijual tanpa sistem operasi Windows (karena itu harga jualnya agak miring). Tapi saat kamu beli, si dealer komputer sudah menginstal software bajakan di komputer tersebut. Jadi cermati hal ini saat membeli komputer ya.

Aksi nakal dealer komputer ini terungkap ketika Microsoft melakukan kegiatan mystery shopper sejak 1 Desember lalu. Kegiatan mystery shopper Microsoft ini memang bertujuan memverifikasi keberadaan software ilegal di komputer baru dan juga dealer yang tidak jujur.

Di Gajah Mada Plaza, Jakarta, penyidik yang ditunjuk Microsoft itu menemukan dealer komputer yang menjual laptop merek beken yang berisi software bajakan. Padahal sebelumnya, empat vendor komputer sudah meminta maaf secara terbuka di beberapa media massa karena menjual komputer dengan software bajakan.

Eh iya, selain meng-instal di komputer dan laptop baru – beken maupun tidak – ada juga toko atau gerai komputer eceran yang sengaja menawarkan hard disk loading saat konsumen membeli komputer baru. Padahal di Indonesia ada ada undang-undang yang bisa menjebloskan pelaku – perusahaan dan individual – yang melanggar HAKI (hak atas kekayaan intelektual) ke penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Tindakan hard disk loading termasuk pelanggaran HAKI loh.

Menurut Sudimin Mina (Director of License Compliance, Microsoft Indonesia), software bajakan merugikan karena bisa saja menyebabkan komputer mendadak crash sesaat sebelum data atau foto-foto dibutuhkan. “Terlebih lagi jika pengguna melakukan transaksi online banking dengan software bajakan yang telah ter-instal. Rekening bank milik pengguna tersebut bisa saja di-hacked. Hal tersebut adalah resiko keamanan utama jika komputer tidak sepenuhnya terlindungi dengan software keamanan up-date yang telah di-instal,” papar Sudimin.

Sekadar informasi, menurut survei MIAP (Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan) yang terbit Nopember 2011, pembajakan software berada pada peringkat ke-2 (34,1%) setelah barang-barang dari kulit palsu (35%). Sementara itu BSA (Business Software Alliance) memperkirakan, penurunan 1% dari tingkat pembajakan di Indonesia akan memberikan dampak positif senilai US$ 1,3 miliar terhadap industri secara keseluruhan.

Piagam HKI, Jaminan Pengguna Software Legal

Demi mengalakkan kampanye nasional anti pembajakan software, Business Software Alliance (BSA) keliling beberapa kota di Indonesia. Kali ini Bandung yang jadi tuan rumah. Di kota kembang ini, BSA memberikan piagam HKI  kepada Bank Jawa Barat dan Banten yang telah lolos audit lisensi software. BSA adalah organisasi yang terdiri dari perwakilan berbagai perusahaan untuk mewujudkan dunia digital yang lebih aman dan legal. Continue reading Piagam HKI, Jaminan Pengguna Software Legal

Pembajakan Software Bukan Karena Harga

anti-piracy-largeMaraknya pembajakan di Indonesia bukan semata-mata karena harga jual software yang mahal. Dalam kenyataannya, software komersil resmi yang dijual dengan harga murah pun tetap ada versi bajakannya. Bahkan dibandrol dengan harga yang jauh lebih murah. Demikian disampaikan Donny Sheyoputra, Manager Business Software Alliance Indonesia, di sela-sela acara bertajuk “Pentingnya Kebijakan IT yang Tegas Untuk Mencegah Penggunaan Software Tanpa Lisensi Oleh Pelaku Usaha” yang diselenggarakan hari ini (4/8). Continue reading Pembajakan Software Bukan Karena Harga