Huawei SDN & IP Summit 2015: Pemerintah Perlu Efisienkan Regulasi dan Perijinan Internet

huawei sdn ip summit 2015JAKARTA, PCplus – Dunia semakin saling terhubung dengan adanya Internet. Konektivitas, kata Zhou Jianjun (President of Carrier Business Group, Huawei) dalam acara Huawei SDN-IP Summit 2015 di Jakarta tadi siang (24/3/2015), sudah menjadi kebutuhan fundamental manusia.

Apalagi tahun 2025, tambah Zhou Jianjun, diperkirakan nyaris semua orang akan membawa devices dan terkoneksi Internet. Di seluruh dunia diperkirakan bakal ada 100 miliar koneksi.

Zhou Jianjun mengatakan, tanpa disadari sebenarnya transformasi sedang berlangsung. “IP (Internet Protocol) network sudah mengubah dunia. 4G sudah mengubah lanskap telekomunikasi.”

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia, kata Zhou Jianjun, dapat terkoneksi dengan lebih baik. Ini ditanggapi oleh Prof. Kalamullah Ramli (Direktur Jenderal Pos dan Penyelenggaraan Informatika (PPI) Kemkominfo) bahwa Indonesia seharusnya terkoneksi seluruhnya, terutama melalui Internet. Konektivitas kini dianggap penting karena bisa menjadi daya saing nasional sebuah negara.

Saat ini, kata Prof. Kalamullah, kondisi itu sedang diupayakan tercapai dengan adanya rancangan broadband yang diperkirakan selesai pada 2019. “Pemerintah sadar bahwa penetrasi Internet 29%, rendah jika dibandingkan negara-negara lain. Tapi dengan ribuan pulau, tidak jelek. Perlu usaha untuk meningkatkan penetrasi. Namun human development index kita 0,7%, jadi ada yang salah. Ada gap antara pengembangan infrastruktur dan pengembangan manusia,” papar Prof. Kalamullah.

Menurut Kalamullah, pengembangan infrastruktur saja tidaklah cukup. “Juga harus ada aplikasi broadband sehingga orang bisa menggunakannya untuk keuntungan ekonomi, menjadi produktif. Bukan sekadar konsumerisme.”

Karena itulah dalam 5 tahun mendatang, pemerintah diharapkan sudah membangun ekosistem e-commerce. “Harus menciptakan infrastruktur internet yang aman dan juga memastikan investasi balik modal,” kata Kalamullah.

Pemerintah, ungkap Kalamullah, tahun ini akan membuat kerangka kerja peraturan untuk mengatasi kompetisi (di industri telekomunikasi). “Akan membuat peraturan pemerintah agar industri ICT bisa masuk ke era digital yang baru. Rancangan broadband sedang dalam tahap implementasi. Ingin pemerintah daerah juga membuat perusahaan agar network provider bisa menyewa fasilitas dari pemda sehingga tidak ada permasalahan perijinan,” paparnya.

Kalamullah mengandaikan bagaimana fiber optic yang dimiliki PT KAI atau perusahaan lain misalnya juga bisa dipakai, disewa, pihak lain. “Kita per!u efisiensi industri”, tandasnya.

Wiwiek Juwono

Senior Editor di InfoKomputer dan PCplus. Memiliki spesialisasi di penulisan fitur, berita, serta pengujian gadget dan asesori komputer