Denpasar, PCplus – Fortinet sebagai pemimpin global dalam keamanan siber yang mengintegrasikan jaringan dan keamanan, baru-baru ini mengadakan Fortinet Cybersecurity Roadshow di Bali. Acara ini mengumpulkan para pemangku kepentingan utama di sektor publik. Termasuk perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi, Kota, dan Kabupaten Bali. Ada juga perserta dari Universitas, serta Rumah Sakit di wilayah Bali. Mereka hadir untuk memperdalam pemahaman tentang keamanan siber dan mengeksplorasi peluang kolaborasi dalam menghadapi ancaman siber yang semakin meningkat.
Baca Juga: Yokogawa Bergabung dengan Fortinet Engage Partner Program
Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan transformasi digital di Indonesia, insiden siber, terutama serangan ransomware, semakin menjadi perhatian serius. Serangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap perlindungan data dan keamanan digital. Banyak organisasi, terutama di sektor publik, masih belum siap menghadapi ancaman tersebut. Hal ini mengakibatkan dampak yang lebih parah dan proses pemulihan yang lebih lambat.
Fortinet Cybersecurity Roadshow yang menampilkan diskusi mendalam antara para pemimpin industri, menekankan pentingnya memperkuat langkah-langkah keamanan siber dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Ida Bagus Gede Setia Yasa, Direktur Operasional & TI PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, menyoroti meningkatnya frekuensi serangan terhadap lembaga keuangan. Ia menekankan perlunya kolaborasi yang lebih besar antara bank dan regulator untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keamanan siber. Sementara I Putu Sundika, Kepala Divisi Kriptografi, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali berbagi inisiatif utama dalam mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi keamanan siber yang kuat. Ia menggarisbawahi pentingnya pelatihan karyawan untuk melindungi diri dari phishing dan serangan rekayasa sosial.
“Di Bali, kami berkomitmen untuk memperkuat posisi keamanan siber kami melalui kebijakan dan praktik strategis yang melindungi sektor publik dan aset digital kami,” kata Sundika.